MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Ombudsman RI akan mengusut dugaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan Perum Bulog, dikemas ulang menjadi beras komersil.
Hal ini usai inspeksi mendadak (sidak) ke retail modern, Pasar Induk Beras Cipinang, dan Gudang Bulog.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika program ini belum sepenuhnya membuat harga beras di tingkat konsumen menurun atau stabil. Bahkan, secara kualitas beras SPHP Bulog tidak jauh berbeda dengan beras komersil.
Yeka pun mengingatkan yang perlu diperhatikan adalah mengatur pasokannya. Dia mengatakan jika pasokan beras SPHP Bulog berlebihan maka ada dugaan dikemas kembali menjadi beras komersil, mengingat kualitasnya yang tidak jauh berbeda.
“Namun, hal ini masih dugaan dan akan didalami oleh Ombudsman,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (15/3/2024).
Selain itu, Yeka juga melakukan sidak di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Kelapa Gading Jakarta Utara. Dia mengatakan perlu adanya percepatan teknologi dalam proses pemenuhan kebutuhan beras. Salah satunya terkait proses pengepakan atau packaging.
Selain itu, perlu ada evaluasi dan perbaikan terkait dengan proses pemasukan beras impor di pelabuhan yang dirasa cukup memakan waktu. Diketahui, beras impor dari Pakistan tahun 2023, baru masuk ke Gudang Bulog di bulan Maret 2024.
Yeka pun meminta pemerintah agar segera memberikan kepastian terkait penugasan Perum Bulog. Mengingat beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa bantuan pangan hanya sampai Juni 2024.
“Pemerintah perlu memberikan jaminan kepastian penugasan dari Pemerintah kepada Perum Bulog. Hal ini dapat memberikan sinyal pasti kepada pasar ketika setelah Juni 2024 tidak ada bantuan pangan sehingga pelaku usaha dapat melakukan antisipasi,” ujarnya.
Yeka juga mengingatkan, jangan sampai pasokan beras menurun ketika bantuan pangan dihentikan setelah Juni 2024. Hal ini akan berimbas pada kenaikan harga beras.
(Arief Setyadi )