Dianggap Ancaman dan Sarang Teroris, Israel Akan Blokir TV Al Jazeera

ISRAEL - Parlemen Israel telah menyetujui undang-undang (UU) yang memberi pemerintah wewenang untuk melarang siaran saluran TV termasuk Al Jazeera, jaringan TV milik Qatar.

Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengatakan dia akan segera bertindak untuk menutup kantor lokal jaringan tersebut.

Dengan dilarangnya jurnalis asing memasuki Gaza, staf Al Jazeera yang berbasis di Jalur Gaza menjadi satu-satunya reporter yang mampu meliput perang di lapangan.

Knesset, parlemen Israel, menyetujui rancangan undang-undang yang mengizinkan jaringan asing yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional untuk dilarang sementara.

Larangan tersebut akan berlaku selama jangka waktu 45 hari dan dapat diperpanjang. Undang-undang tersebut akan tetap berlaku hingga Juli atau hingga akhir pertempuran besar di Gaza.

“Al Jazeera tidak lagi disiarkan dari Israel,” tulis Netanyahu di Twitter/X, menyebut jaringan tersebut sebagai saluran teroris.

Selama bertahun-tahun, para pejabat Israel menuduh jaringan tersebut bias anti-Israel. Namun kritik mereka terhadap lembaga penyiaran tersebut semakin meningkat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Pihak berwenang mengklaim mereka memiliki hubungan dekat dengan Hamas, namun dibantah keras oleh Al Jazeera.

“Netanyahu tidak dapat menemukan pembenaran apa pun untuk menawarkan kepada dunia atas serangannya yang sedang berlangsung terhadap Al Jazeera dan kebebasan pers kecuali untuk menyajikan kebohongan baru dan fitnah yang menghasut terhadap Jaringan tersebut dan hak-hak karyawannya,” terang Al Jazeera dalam sebuah pernyataan.

“Al Jazeera menganggap Perdana Menteri Israel bertanggung jawab atas keselamatan stafnya dan jaringan di seluruh dunia, menyusul hasutannya dan tuduhan palsu dengan cara yang memalukan,” lanjutnya.