Komisi II DPR Dorong Penguatan BPIP Transformasi Nilai-Nilai Ideologi

Heru Sudjatmoko, Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP menyampaikan usulan pembentukan Mahkamah Pancasila. Ia terinspirasi oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menjaga konstitusi dan hukum, mengusulkan agar Mahkamah Pancasila berfungsi sebagai penjaga etika dan perilaku para pejabat negara serta warga negara.

"Izinkan saya tidak bicara anggaran, sedikit saja, Pak, saya hanya tergelitik kalau tidak saya katakan terinspirasi. Ketika kita mengenal ada Mahkamah Konstitusi yang secara sederhana bisa dsebut penjaga konstitusi kita, ada Mahkamah Agung yang menjaga hukum dengan segala peraturan perundangan di bawah konstitusi. Saya melamun, jangan-jangan perlu ada Mahkamah Pancasila. Saya ditertawakan nggak apa, ya, tapi dengan segala hormat saya ingin sampaikan pikiran ini," ujarnya.

"Kalau Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi, barangkali Mahkamah Pancasila, dengan segala kekurangan saya, saya bisa menyebut mungkin fungsinya sebagai penjaga etika dan perilaku para pejabat negara, para aparatur negara, para warga negara, para orang-orang kaya di negara ini, pendek kata semua dari kita. Barangkali tentu bukan untuk mengadili seperti di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, tapi paling tidak BPIP bisa mengonsolidasi," imbuhnya.

Sementara Kamran Muchtar Podomi, Anggota Dewan dari Fraksi Partai NasDem mendorong BPIP untuk lebih masif dalam sosialisasi pengarusutamaan ideologi Pancasila di masyarakat. Hal ini tentunya bisa menjadi modal persatuan dan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Menebar nilai-nilai baik, nilai nilai ideologi Pancasila di tingkat masyarakat paling bawah itu menjadi penting. Nah, makanya sosialisasinya harus masif, ini masalah ideologi. BPIP ini penting karena ini modal kita untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Peran BPIP, menurutnya, sangat terasa hingga ke daerah-daerah dalam dalam program Paskibraka. Meski, ia menekankan agar BPIP turut memperhatikan anggaran Paskribraka di daerah.

“Karena BPIP ini bicara nilai, outcomenya nilai, saya belum tau batu ujinya apa, tapi yang terasa di daerah itu paskibraka. Nah, termasuk anggaran di daerah bu, diperhatikan juga paskibraka-paskibraka yang kita udah tau lah, kalau anak-anak di daerah yang orang tuanga petani, tapi meraka bangga jadi paskibraka, walaupun tingkat kabupaten/kota, apalagi meraka sampai di pusat,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )