MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Bedasarkan putusan Nomor 23 P/HUM/2024, Mahkamah Agung (MA) telah mengubah ketentuan syarat usai calon kepala daerah hasil pemilu 2024 dihitung berdasarkan waktu pelantikan.
Atas putusan MA itu, tentunya membuka peluang calon kepala daerah perseorangan mendaftar kembali ke KPU daerah.
Sebenarnya pendaftaran di tahapan Pilkada 2024 bagi calon perorangan telah ditutup KPU. Sebab saat proses pendaftaran calon perseorangan, KPU masih menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yang mana isinya syarat usia calon kepala daerah ditentukan saat penetapan.
"Ya berkenaan dengan hasil verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada tahap pertama ini ketika sekiranya belum memenuhi persyaratan atau karena banyaknya yang TMS (tidak memenuhi syarat) kami persilahkan untuk memperbaiki atau memperbaiki dukungan mereka," ujar komisioner KPU RI Idham Holik, usai FGD bersama perwakilan KPU daerah di Jakarta, Senin (8/7/2024)
Pengajuan pendaftaran kembali bagi calon perseorangan, nantinya akan diverifikasi ulang oleh KPU daerah. Idham menegaskan jika ternyata calon perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan, KPU kembali menyatakan TMS.
Namun Idham menegaskan pihaknya akan menyusun ulang jadwal mulai dari pendaftaran calon perseorangan hingga penetapan. Penyusunan jadwal itu juga akan dikonsultasikan kepada komisi II DPR RI.
"Kami telah berkirim surat kepada pimpinan komisi 2 DPR RI berkenaan dengan kami diberikan kesempatan untuk konsultasi," ujarnya.
Sementara terkait kapan waktu pelantikan kepala daerah hasil pemilu 2024, pihaknya masih menunggu Peraturan presiden (Perpres). Sebab jadwal pelantikan sangat berpengaruh terhadap syarat usia calon kepala daerah.
"Pasal 165 eksplisit bahwa tata cara dan jadwal pelantikan serentak sebagaimana yang diatur di dalam pasal 164 A undang-undang Nomor 10 tahun 2016 itu diatur dalam peraturan presiden, kita tunggu saja Perpres pasti akan terbit," katanya.
(Khafid Mardiyansyah)