MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku tidak akan memberikan sanksi kepada kepala-kepala sekolah yang telah merekrut guru honorer tak sesuai aturan sejak 2017. Alasannya yang sudah terjadi biarkan terjadi, terpenting ke depannya terkait perekrutan guru bisa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Kita bicara ke depan, yang sudah terjadi ya sudah, itu kan kita harus bijak," kata Heru Budi, Minggu (21/7/2024).
"Toh 4 ribu (guru honorer) ini sudah menjadi guru kan. Prosesnya saya tidak ingin tahu bagaimana-bagaimana. Inilah yang kita perbaiki, kita berikan haknya mereka," tambah Heru.
Dalam kesempatan yang sama, Heru juga menyampaikan bahwa nasib 4.000 guru honorer tersebut akan mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan data nomor pendidik (Dapodik) dari Dinas Pendidikan (Disdik).
"4.000 ini akan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan Dapodik. Kepala Dinas Pendidikan merekomendasikan 4.000 guru ini yang bertahun tahun bertugas sebagai guru mengajar anak didik kita untuk mendapatkan rekomendasi data dapodik," bebernya.
Kata Heru, adapun 4.000 guru honorer tersebut merupakan jumlah guru yang direkrut dari 2017 hingga Desember 2023.
Sebelumnya, kisruh ratusan guru honorer di Jakarta dipecat mendadak membuat resah para guru. Terkait nasib tenaga pendidik itu selanjutnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta , Heru Budi Hartono buka suara.
Heru Budi membantah bahwa cleansing itu bukanlah untuk memberhentikan guru. Akan tetapi, ini adalah sebatas proses untuk mendata 107 guru honorer di Jakarta untuk didistribusikan mengajar ke sekolah lain yang membutuhkan guru mata pelajaran tertentu.
"Gini cleansing itu pertama saya ucapkan terima kasih kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan, cleansing ini jangan diartikan untuk memberhentikan guru. Cleansing ini memadupadankan data supaya benar benar mendapatkan data yang akurat, untuk apa? untuk supaya guru-guru honorer yang saat ini berjumlah 4.000 bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik," kata Heru.
(Awaludin)