BKSAP DPR Ungkap 13 Kesepakatan Sidang IPPP Kedua, Berikut Hasilnya

JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkap bahwa ada 13 kesepakatan yang dihasilkan dalam Sidang Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 pada pekan lalu. 

Kesepakatan itu, disebut sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan peran parlemen dalam membina kemitraan dan kerja sama antara Indonesia dengan negara Kepulauan Pasifik.

“Ada 13 kesepakatan yang dihasilkan dalam konferensi IPPP, semua sejalan dengan tujuan pertemuan ini untuk meningkatkan peran parlemen dalam membina kemitraan dan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Kepulauan Pasifik,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Senin (29/7/24).

Adapun ketiga belas kesepakatan di IPPP ke-2 itu, pertama penegasan kembali komitmen meningkatkan konektivitas ekonomi, politik, dan sosial di kawasan, dengan visi menjadikan Pasifik sebagai kawasan terintegrasi, saling terhubung erat untuk mencapai kesejahteraan kolektif.

Fadli menilai, kawasan Kepulauan Pasifik berpotensi menjadi pasar untuk komoditas-komoditas Indonesia, begitu pula sebaliknya. Dengan adanya kerja sama, ia menilai potensi peningkatan ekonomi sangat terbuka.

“Saya pikir lewat laut, komoditas-komoditas kita bisa sampai ke negara mereka begitupun sebaliknya. Mereka juga bisa memahami bahwa negara kita ini memiliki potensi yang besar, tapi masalah konektivitas ini salah satu yang menjadi isu,” terang Fadli.

Kesepakatan kedua, sambungnya, yakni dalam hal menjaga perdamaian dan keamanan regional guna membangun ketahanan, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat masing-masing negara.

“Ini berdasarkan prinsip saling percaya dan menghormati kedaulatan serta integritas teritorial setiap negara melalui trek diplomasi parlemen,” tegas Fadli.

Kesepakatan ketiga, kata Fadli, yakni penegasan cara pandang lautan samudera sebagai perekat, bukan pemisah, dengan menghormati keragaman budaya, peningkatan keterlibatan diplomatik dan politik sebagai elemen pemersatu dalam kerangka mempererat kerja sama dan saling pengertian yang lebih berkelanjutan.

“Regional connectivity itu sangat penting, kawasan ini kan seolah-olah dibelah oleh laut padahal disatukan oleh laut jadi Pasifik Ocean ini atau Samudera Pasifik ini menyatukan kita,” katanya.

Kesepakatan keempat, tambahnya, menekankan perhatian bersama terhadap isu ketidakpastian ekonomi, dampak nyata perubahan iklim, degradasi laut, bencana alam, ancaman ketahanan pangan, dan keamanan maritim. Kelima, urgensi peningkatan kolaborasi, kemitraan, dan konektivitas.

“Berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati integritas dan kedaulatan teritorial untuk membangun landasan bagi perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan regional,” kata Fadli.

Di sisi lain, urgensi diplomasi parlemen untuk menciptakan masa depan yang lebih adil, tangguh, dan sejahtera bagi semua menjadi kesepakatan keenam.

Kesepakatan ketujuh, kata Fadli, IPPP menyoroti keprihatinan terhadap degradasi lingkungan laut, samudra, dan keanekaragaman hayati laut akibat sampah laut, polusi air, plastik, dan eksploitasi yang tidak berkelanjutan.

“Di mana semua tersebut berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, ketahanan pangan, kemajuan ekonomi, dan pembangunan inklusif,” sebutnya.

“Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekuatan yang besar untuk hal ini. Ini akan kami perjuangkan agar Indonesia memilki laut yang bersih dan sehat,” lanjut Fadli.

Kesepakatan kedelapan, yakni terkait urgensi interaksi yang lebih erat antara Indonesia dan negara-negara di Pasifik. Khususnya, kata Fadli, melalui pertukaran di bidang pendidikan, sosial budaya, dan hubungan antarmasyarakat. 

“Untuk pertukaran di bidang pendidikan ini, sangat menjadi hal yang diharapkan oleh negara Pasifik. Itu terlihat ketika kami berkunjung ke IPB University, mereka berharap kedepannya lebih banyak memberikan beasiswa bagi mahasiswa dari negara Pasifik,” tuturnya. 

Kesepakatan selanjutnya, kata dia, urgensi mendorong pembangunan regional dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang inklusif.

Kemudian, kesepakatan peningkatan kerja sama dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu juga agar IPPP mengejar tindakan adaptasi iklim terutama untuk rehabilitasi lahan pesisir, perlindungan ekosistem laut, dan pemberdayaan masyarakat di Pasifik.

Fadli menyebut, urgensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, investasi, dan kemitraan bisnis yang didukung peran penting teknologi komunikasi, infrastruktur digital, dan jaringan transportasi menjadi kesepakatan ke-12 pada Sidang IPPP kemarin.

Untuk kesepakatan ke-13, kata Fadli, forum berkomitmen memanfaatkan IPPP sebagai platform penting untuk keterlibatan regional dengan mengembangkan forum tersebut sebagai majelis parlemen Indonesia dan kawasan Pasifik. 

“Hal ini terkait komitmen DPR untuk memperkuat kerja sama dengan parlemen negara-negara Pasifik di bidang pengembangan kapasitas, perancangan undang-undang, inovasi teknologi di parlemen, pertukaran informasi, dan lainnya,” tandas Fadli.

(Fakhrizal Fakhri )