BKSAP DPR Ungkap 13 Kesepakatan Sidang IPPP Kedua, Berikut Hasilnya

“Berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati integritas dan kedaulatan teritorial untuk membangun landasan bagi perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan regional,” kata Fadli.

Di sisi lain, urgensi diplomasi parlemen untuk menciptakan masa depan yang lebih adil, tangguh, dan sejahtera bagi semua menjadi kesepakatan keenam.

Kesepakatan ketujuh, kata Fadli, IPPP menyoroti keprihatinan terhadap degradasi lingkungan laut, samudra, dan keanekaragaman hayati laut akibat sampah laut, polusi air, plastik, dan eksploitasi yang tidak berkelanjutan.

“Di mana semua tersebut berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, ketahanan pangan, kemajuan ekonomi, dan pembangunan inklusif,” sebutnya.

“Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekuatan yang besar untuk hal ini. Ini akan kami perjuangkan agar Indonesia memilki laut yang bersih dan sehat,” lanjut Fadli.

Kesepakatan kedelapan, yakni terkait urgensi interaksi yang lebih erat antara Indonesia dan negara-negara di Pasifik. Khususnya, kata Fadli, melalui pertukaran di bidang pendidikan, sosial budaya, dan hubungan antarmasyarakat. 

“Untuk pertukaran di bidang pendidikan ini, sangat menjadi hal yang diharapkan oleh negara Pasifik. Itu terlihat ketika kami berkunjung ke IPB University, mereka berharap kedepannya lebih banyak memberikan beasiswa bagi mahasiswa dari negara Pasifik,” tuturnya. 

Kesepakatan selanjutnya, kata dia, urgensi mendorong pembangunan regional dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang inklusif.

Kemudian, kesepakatan peningkatan kerja sama dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu juga agar IPPP mengejar tindakan adaptasi iklim terutama untuk rehabilitasi lahan pesisir, perlindungan ekosistem laut, dan pemberdayaan masyarakat di Pasifik.

Fadli menyebut, urgensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, investasi, dan kemitraan bisnis yang didukung peran penting teknologi komunikasi, infrastruktur digital, dan jaringan transportasi menjadi kesepakatan ke-12 pada Sidang IPPP kemarin.

Untuk kesepakatan ke-13, kata Fadli, forum berkomitmen memanfaatkan IPPP sebagai platform penting untuk keterlibatan regional dengan mengembangkan forum tersebut sebagai majelis parlemen Indonesia dan kawasan Pasifik. 

“Hal ini terkait komitmen DPR untuk memperkuat kerja sama dengan parlemen negara-negara Pasifik di bidang pengembangan kapasitas, perancangan undang-undang, inovasi teknologi di parlemen, pertukaran informasi, dan lainnya,” tandas Fadli.

(Fakhrizal Fakhri )