Awasi Lintas Batas Negara, BNPP Lakukan Pemetaan dan Profiling Jalur Tikus di Sintang

SINTANG - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan pemetaan dan profiling terhadap jalur-jalur tidak resmi sepanjang perbatasan negara yang ada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, jelang HUT Ke-79 RI.

Survei tersebut akan memotret karakteristik jalur tikus sebagai wilayah terbuka yang secara geografis dan sosiologis tak memiliki barrier pagar secara fisik  yang bisa dengan mudah dimanfaatkan melintas untuk pergi dan pulang dari wilayah Indonesia ke negara tetangga, dan begitu sebaliknya.

“Kedepan beberapa titik jalur tak resmi yang menghubungkan perkampungan dua negara misalnya akan diusulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi jalur resmi,”ujar Deputi BNPP Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP, Robert Simbolon, saat pelepasan Tim Survei Jalur Tak Resmi 2024 di Kalimantan Barat, Kamis (1/8/2024),

“Untuk itu tentu ada kebutuhan untuk memperkuat diplomasi perbatasan melalui forum lintas batas negara dua negara, sebagian akan kita usulkan untuk diintegrasikan pelayanannya antara satgas pamtas dengan unit-unit pelayanan lintas batas negara, khususnya dan yang mendesak itu adalah dengan imigrasi,”lanjutnya.

Menurutnya, penggunaan jalur tikus perbatasan negara di Kabupaten Sintang untuk aktivitas warga, tentu tidak dapat dihindari dan muncul secara alamiah menjadi pilihan dan  merupakan kebutuhan dari warga sekitar.

“Mengingat pula, bahwa untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagian besar memang didapatkan dari negara tetangga yang memiliki jarak tempuh yang relatif dekat, kemudian juga mengingat kekeluargaan yang masih kental secara turun temurun dari warga kedua negara jauh sebelum kemerdekaan, menjadi pertimbangan yang begitu membatasi ruang gerak penindakan di perbatasan dua negara,”bebernya.

Lebih lanjut dia menambahkan, untuk membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN), merupakan sebuah jalan keluar yang nyata. Namun membangun sebuah PLBN bukan hal yang mudah begitu saja dibangun.

 “Tentu kita harus realistis juga, sangat tergantung juga kepada satu keuangan negara, kita tidak bisa juga berangan-angan tanpa melihat fakta,”ujarnya.

“Untuk menciptakan barrier secara non Fisik di perbatasan negara sejak tahun 2022 yang lalu, kami inisiasi program dengan sebutan LKD Mentas, yaitu lembaga kemasyarakatan desa menjaga perbatasan,” lanjut Robert.

Program ini bertujuan memberikan peran yang besar kepada lembaga kemasyarakatan desa untuk ikut bersama Satgas Pamtas untuk jadi pengawas segala aktifitas lintas batas negara yang ada di desanya masing-masing.

Menurutnya, tidak mudah tentu saja mengelola wilayah perbatasan. Mengingat koordinasi antar kementrian dan lembaga negara sangat dibutuhkan. Tak hanya masalah pengamanan atau sekadar membuat jalur perlintasan ekonomi, namun selama kebutuhan ekonomi warga tak bisa dipenuhi di negara sendiri, mereka tetap akan terus melakukan perlintasan secara berkala untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

“Ditambah minimnya infrastruktur yang laik untuk menuju kota terdekat di negara sendiri, maka kegiatan melintas batas negara akan terus dilakukan warga tradisional, baik secara legal, maupun ilegal,” ungkapnya.

“Pemerintah akan lebih banyak memberikan perhatiannya kepada wilayah perbatasan, karena tanpa mereka yang mendiami wilayah perbatasan, maka mungkin saja patok negara akan berpindah setiap saat, mungkin hari ini, atau esok lusa,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )