Pengamat Politik Pieter Zulkifli: Korupsi Penyakit Kronis yang Hantui Demokrasi Indonesia

Merusak Demokrasi

Pieter menuturkan politik sandera yang dilakukan melalui kasus hukum untuk menekan dan mengontrol lawan politik adalah noda hitam bagi demokrasi. Praktik ini mereduksi supremasi hukum menjadi alat untuk mengamankan kepentingan segelintir elite dan kelompoknya, bukan untuk menegakkan keadilan.

Sikap pragmatis dan tak tahu malu ini, kata Pieter, berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum yang seharusnya berdiri di atas prinsip keadilan dan kesetaraan. 

Dia mengatakan politik sandera membuat institusi hukum menjadi tidak berfungsi sebagaimana tujuan dan hakikatnya untuk menegakkan hukum keadilan dan kemanfaatan. Fungsi itu seharusnya untuk seluruh masyarakat bukan hanya segelintir elite penguasa.

Pieter juga berpandangan jika penegakan hukum saar ini sudah dikerdilkan menjadi alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Padahal, yang semestinya dijunjung adalah prinsip politiae legius non leges politii adoptandae atau politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

"Politik sandera yang dijalankan oleh para penguasa didorong oleh budaya korupsi yang merajalela di kalangan elite partai politik," kata dia.

Bagi Pieter secara struktural kehidupan politik di Indonesia sangat rentan terhadap praktik korupsi. Hal ini menjadi bumerang bagi partai politik (parpol) itu sendiri dan menciptakan ketakutan di kalangan elite politik untuk melawan penguasa. 

Mengutip catatan Transparansi Internasional, korupsi di Indonesia paling banyak terjadi di sektor politik. Ini juga yang menjelaskan mengapa Jokowi, yang dikenal lurus dan bersih dari prilaku korup begitu percaya diri dalam menghadapi partai-partai politik. 

"Struktur politik yang korup membuat banyak elite partai politik terjebak dalam politik sandera. Sementara, korupsi di sektor penegakan hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, menjadikan mereka menjadi alat yang mudah digunakan untuk menekan lawan politik," kata dia.