Kerja Sama Internasional Diperkuat untuk Penanganan Kejahatan Pornografi Lintas Negara

Padahal, Woro menegaskan bahwa pornografi adalah urusan konkuren. Sehingga, menjadi penyebab mengapa baru beberapa daerah yang membangun atau menyiapkan Gugus Tugas Pencegahan Penanganan pornografi.

Woro mengatakan, penguatan akan dilakukan dengan menambahkan beberapa kementerian lembaga yang sebelumnya tidak ada seperti contohnya Kemenko Polhukam. 

“Belum kita masukkan ini nanti kita akan masukkan karena kita melihat bahwa penanganan pornografi ini sampai kepada penindakan hukum yang harus lebih kuat juga. Sehingga ini maka Kemenkopolhukam nanti akan kami masukkan termasuk beberapa kementerian-kementerian teknis lainnya yang juga kami masukkan disini,” pungkasnya.  

(Fakhrizal Fakhri )