DPR Harus Raih Kembali Simpati dari Rakyat Usai Batalkan RUU Pilkada

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik, Ari Junaedi mengatakan, citra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang belakangan mulai membaik, sepertinya harus terkoreksi di tubir ketidakpercayaan rakyat akibat kontroversi terkait revisi UU Pilkada yang dilakukan Badan Legislasi (Baleg).

Menurutnya, DPR harus segera memulihkan kepercayaan masyarakat secepat mungkin jika ingin masih menyandang dewan “terhormat" sebagai representasi wakil-wakil rakyat.

“Jadi kalau ada anggota Baleg mengakui bahwa revisi UU Pilkada itu maunya Istana, seharusnya DPR jangan mau. Karena citra positif yang selama ini mulai dibangun bisa drop seketika, dan harus bekerja keras untuk memulihkannya lagi,” kata Ari Junaedi dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).

“Jadi DPR hendaknya jangan mengorbankan "harga diri" demi kepentingan Istana. DPR harus mengembalikan marwahnya sebagai perwakilan rakyat, bukan jadi jongos Istana,” sambungnya.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024, kepercayaan masyarakat pada DPR ada di angka 62,6%. Meski bukan jadi yang pertama, lembaga wakil rakyat ini tercatat mampu meningkatkan citra positif paling tinggi, yakni sebanyak 12,1% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan peningkatan citra DPR ini mengalahkan TNI yang berada di urutan pertama.