DPR Harus Raih Kembali Simpati dari Rakyat Usai Batalkan RUU Pilkada

Menurut Ari, setiap lembaga negara punya kepentingan masing-masing dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Ia menyebut, sebuah lembaga negara tidak seharusnya mengorbankan kepentingan tersebut demi kepentingan lembaga negara lain. 

“Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan di Pilkada sangat berpengaruh besar terhadap demokrasi bangsa dan masa depan anak cucu kita kelak. Jika DPR salah langkah maka akan langsung selamanya sebagai dewan pengkhianat rakyat,” papar Ari.

“Jadi kalau karena lembaga lain (Lembaga Kepresidenan) citra DPR jadi berpotensi turun lagi, ya rugi sekali DPR. Kan yang dihujat publik jadinya DPR, bukan Istana,” sambung Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama tersebut.

Ari menegaskan, DPR harus cepat memulihkan citra positifnya yang sebelumnya mulai menanjak, dengan mengembalikan fungsi pengawasan yang dimilikinya ke jalur yang benar. 

“Raih lagi simpati rakyat dengan checks and balances setiap kebijakan pemerintah. Jadi jangan jadi stempel, apalagi tameng Istana,” pungkasnya.