PON Diwarnai Kontroversi Wasit hingga Masalah Fasilitas, DPR: Kami Kecewa!

“Penegakan disiplin yang adil dan konsisten tidak hanya akan menindak pelanggaran wasit tetapi juga memberikan sinyal jelas bahwa kekerasan tidak boleh ditoleransi,” sebutnya.

Andreas pun meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Olahraga (Kemenpora) dan lembaga yang menaungi tiap cabang-cabang olahraga (cabor) untuk melakukan pendidikan dan pelatihan terkait etika olahraga, pengelolaan stres, dan penyelesaian konflik. Program pelatihan yang baik akan membantu peserta kompetisi dalam menghadapi situasi stres dan konflik dengan cara yang konstruktif dan sportif.

"Kesejahteraan dan keselamatan semua pihak yang terlibat dalam olahraga harus menjadi prioritas utama. Dan seleksi penentuan wasit yang memimpin pertandingan serta pengawasan terhadap juri maupun wasit juga harus dievaluasi,” terang Andreas.

Selain kontroversi wasit, masalah fasilitas juga masih menjadi sorotan dalam PON Aceh-Sumut. Tak hanya atlet, panitia pelaksana hingga juri mengeluhkan masalah konsumsi yang tidak berkualitas. Padahal biaya konsumsi untuk penyelenggaraan PON ini cukup besar karena anggarannya disebut Rp50 ribu/kotak makan.

Sebuah video baru-baru ini viral di media sosial menunjukkan aksi protes panitia yang mengeluhkan konsumsi yang didapat karena lauknya hanya tempe. Padahal Pemerintah sebelumnya menyatakan akan melakukan perbaikan sebab keluhan soal makanan sudah datang sejak awal PON berlangsung. Andreas mengatakan Pemerintah seolah tidak memperdulikan masalah logistik bagi atlet dan peserta PON.

“Katanya akan diperbaiki masalah konsumsi ini, tapi faktanya di lapangan masih tetap sama tidak ada perbaikan,” ucapnya.

Ditambahkan Andreas, Pemerintah seharusnya dapat mempersiapkan lebih matang karena PON merupakan event besar olahraga yang diadakan empat tahun sekali. Seharusnya persiapan dapat dilakukan dengan baik dan segera dilakukan perbaikan apabila ada permasalahan.

"Kesiapan seperti akses jalan ke venue, konsumsi hingga venue itu kan hal yang mendasar. Bagaimana mungkin bisa luput dari pantauan saat persiapan. Apalagi PON ini kan event reguler yang selalu dilaksanakan empat tahun sekali," tutur Andreas.

Tak hanya soal menu makanan, beberapa keluhan dalam penyelenggaraan PON Aceh-Sumut lainnya seperti kritikan tentang akses jalan ke venue yang rusak dan tidak memadai, hingga venue yang berdebu. Bahkan ada venue tempat pelaksanaan pertandingan roboh. Menurut Andreas kekacauan ini menjadi cerminan kurangnya koordinasi dan kolaborasi yang baik.