Yoon menyoroti bahwa 22 mosi pemakzulan telah diajukan terhadap pejabat pemerintah sejak pelantikannya pada Mei 2022. Ia menyebut langkah tersebut sebagai situasi yang "belum pernah terjadi sebelumnya" dalam sejarah negara dan dalam politik global, dengan menuduh bahwa tindakan ini telah secara signifikan menghambat fungsi cabang eksekutif.
Tindakan Yoon yang mengumumkan darurat militer telah memicu kecaman dari berbagai pihak, bahkan dari partainya sendiri. Yoon bisa saja memutuskan untuk menolak resolusi dari Majelis Nasional terkait pencabutan darurat militer, namun pada akhirnya dia diyakini akan kalah.
Pengumuman darurat nasional ini juga membuat Yoon tampaknya akan segera dilengserkan dari jabatannya.
(Rahman Asmardika)