Rakyat Indonesia yang (Tak) Berdaulat Lagi, Kekuasaan Politik: Sovereign or Authority

Konsepsi Kekuasaan Politik

Dengan mendeskripsikan alam, hidup dan manusia  sebagai materi, tergambar argumentasi tentang hakikat kekuasaan politik. Dimana ruang imaterial mestinya mempengaruhi tindakan berpolitik. Kesadaran mendalam manusia harusnya mampu menghubungkan kekuatan materi dan imaterial berdasarkan akalnya. Kita bisa menyusun konsepsi kekuasaan politik dalam satu system sosial dunia sebagai makhluk material yang tak bisa lepas dari kekuatan imaterial yang menguasai dan dikuasai dirinya. Kebebasan manusia sebagai makhluk yang bisa menguasai sesuatu dibatasi oleh kenyataan adanya hal-hal yang tak bisa dikuasai dirinya sendiri.  Di sini manusia terjepit pada dua sifat, yakni musayyar (dikendalikan) dan mukhayyar (diberi pilihan). 

Konsep kekuasaan politik adalah gagasan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan  kekuasaan itu sendiri. Negara adalah final sebagai organisasi penegakan kedaulatan hukum, bukan negara kedaulatan kekuasaan, apalagi kedaulatan sekelompok orang (oligarki). Kekuasaan Politik harus mengutamakan Negara Kesatuan, bukan negara keakuan. Dalam demokrasi, Presiden bukanlah sumber hukum, sebab kedaulatan politik negara berada di tangan rakyat. Presiden merupakan wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan sesuai hukum-hukum yang disepakati bersama. Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota dipilih dan dibaiat oleh rakyat melalui Pemilu atau Pilkada. Mereka harus tunduk dan patuh kepada pemilik kedaulatan, bukan sebaliknya mengatur apalagi mengintervensinya. Seluruh tindakan pemegang kewenangan kekuasaan harus tunduk dan patuh hukum-hukum. Seluruh tindakan, kebijakan, keputusan hukum, serta pengaturannya harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Penulis : Ace Sumirsa Ali, Sekolah Tinggi Filsafat “Sadra” Jakarta

(Awaludin)