DPR Soroti Kasus Korupsi Pejabat Kementan: Nasib Petani Dipertaruhkan!

Pengungkapan kasus pupuk palsu itu disebut menjadi bukti bahwa Pemerintah selama ini melakukan pengadaan pupuk yang tidak sesuai standar. Daniel mengatakan pemalsuan pupuk sangat merugikan petani mengingat hasil laboratorium menunjukkan kandungan NPK dalam pupuk hanya memiliki kandungan 0 sekian persen saja dari standar minimum 15%.

"Ini bisa dibilang bagian dari mafia di sektor pertanian yang harus diberantas. Kita harus melindungi petani dari kerugian besar," ujar Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu. 

Daniel mendorong langkah-langkah pemberantasan korupsi di sektor pertanian. Tak hanya itu, Pemerintah juga diminta untuk membuat program rehabilitasi untuk memperbaiki dampak pupuk palsu, termasuk dari sisi perekonomian bagi petani.

“Harus ada intervensi untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian yang terdampak akibat pupuk palsu. Ini bukan hanya untuk kesejahteraan petani saja, tapi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pangan Indonesia," terang Daniel. 

Lebih lanjut, Daniel mengatakan beberapa permasalahan di sektor pertanian Indonesia yang dihadapi selama ini adalah seputar masalah produksi dalam hal kapasitas, produktivitas petani, dan insentif untuk petani.