3 Skenario Masa Depan Suriah, Pemerintah Otoriter atau Bersatu?

Erha Aprili Ramadhoni, Jurnalis
Sabtu 14 Desember 2024 13:20 WIB
3 skenario masa depan Suriah
Share :

Namun, Daher yakin HTS akan kesulitan mengelola seluruh negara sendirian, meskipun punya "keinginan kuat untuk mengonsolidasikan kekuasaan".

"Saya tidak yakin ini akan terjadi, karena otoritas (HTS) sudah sangat direntangkan. Sangat sulit untuk mengelola (Suriah)," katanya.

"Awalnya, mereka hanya mengelola Idlib. Sekarang mereka mengelola Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus. Jadi, akan ada kebutuhan untuk berbagi kekuasaan di area ini."

2. HTS berkuasa secara otoriter

Ada kekhawatiran bahwa HTS akan mengonsolidasikan kekuasaannya melalui cara-cara otoriter, dengan cara yang sama seperti rezim Assad.

Jolani telah membangun basis kekuatan di Idlib—yang pernah menjadi pusat kekuatan pemberontak terbesar di Suriah barat laut dan rumah bagi sekitar empat juta orang. Banyak di antara mereka mengungsi dari provinsi-provinsi Suriah lainnya. Di sana, Pemerintah Keselamatan Nasional menjalankan fungsi-fungsi sipil sambil mempertahankan dewan agama yang mengikuti hukum syariat.

Jolani telah berusaha menunjukkan HTS dapat memerintah secara efektif dengan memprioritaskan stabilitas dan layanan publik. Namun, ketika menguasai Idlib, HTS dinilai meminggirkan faksi-faksi lain dan menekan perbedaan pendapat.

Menjelang serangan pimpinan HTS pada 27 November, protes meletus di Idlib. Sejumlah tokoh Islam dan aktivis Suriah menuduh HTS melakukan praktik-praktik otoriter.

"Cara HTS mengonsolidasikan kekuasaannya utamanya adalah melalui tindakan represif, meskipun mereka juga mengonsolidasikan kekuasaan dengan mengikutsertakan semua kelompok bersenjata oposisi (di Idlib) dan menyediakan layanan. Namun, kekuasaannya ditandai pula dengan tindakan represif yang keras dan memenjarakan lawan politik," kata Daher.

Menanggapi kritik-kritik ini, HTS telah melaksanakan reformasi, seperti membubarkan pasukan keamanan yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan membentuk departemen pengaduan untuk menangani pengaduan warga. Namun, para kritikus berpendapat reformasi ini hanyalah kedok untuk meredam perbedaan pendapat.

HTS berkeras konsolidasi kekuasaan di Idlib diperlukan untuk kemajuan Suriah dan penggulingan rezim Assad.

Namun, Daher berpendapat bahwa HTS menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini.

"Dengan memperluas kekuatannya hingga ke Damaskus, kelompok itu tidak memiliki sumber daya militer dan manusia untuk mengelola semua wilayah ini," ujarnya.

 

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya