“Kalau presiden dan menhan kan sifatnya operasional. Kalau ini lebih strategis dan itu multistakeholder. Misalnya tidak hanya Menhan, ada kementerian-kementerian lain yang menjadi anggota tetap DPN,” ujar Hasan.
“Jadi kebijakannya lebih menyeluruh dan holistik. Pertimbangan strategis yang mereka berikan soal kebijakan pertahanan lebih holistik. Kan ada Menkeu juga, Mensesneg, ada Mendagri, ada Menlu,” pungkasnya.
(Puteranegara Batubara)