Soal Wacana Denda Damai Koruptor, Ini Tanggapan DPR

Pimpinan Komisi di DPR yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang reformasi hukum dan HAM tersebut meminta Pemerintah konsisten saat mengeluarkan pernyataan publik. Andreas juga mengingatkan agar  Pemerintah membuat kebijakan yang tidak melukai keadilan masyarakat.

"Apalagi terkait penegakan hukum. Konsistensi dalam penegakan hukum adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya. 

“Dan jangan sampai kebijakan atau program yang dibuat membuat publik merasa tersakiti atau dikhianati oleh pimpinannya sendiri,” pungkasnya.

(Awaludin)