PERISKOP 2025: Kepala Daerah Terpilih, Sudah Siapkah Memerangi Korupsi?

JAKARTA - Pemerintah akan mengundur pelantikan kepala daerah terpilih 2024 pada Maret 2025. Sedianya, jadwal pelantikan kepala daerah dijadwalkan pada 7 Februari 2025 dan bupati dan wali kota terpilih pada 10 Februari 2025.

Diundurnya jadwal pelantikan ini berkaitan dengan proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertanyaan lebih lanjit adalah, siapkah kepala daerah memimpin daerahnya masing-masing tanpa korupsi?

Pesan Presiden Prabowo: Jangan Korupsi!

Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada kepala daerah untuk dapat mengurangi kebocoran dari anggaran. Dirinya pun bertekad untuk memerangi kebocoran tersebut.

Awalnya Prabowo mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusifitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian. 

"Kita punya cita-cita yang tinggi tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati dan terencana dengan baik," kata Prabowo.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran harus dihapuskan karena merugikan negara dan rakyat. Ia menegaskan bahwa aparat pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan. 

“Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta ya 100 juta, ya jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” ujar Presiden dengan tegas.

Presiden Prabowo juga mendorong penerapan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, untuk meminimalisir peluang korupsi dalam birokrasi. Presiden menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk bekerja sama demi menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan, aparat pemerintah sangat menetukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan,” ungkap Presiden.

ICW Soroti Banyaknya Mantan Koruptor di Pilkada

Gonjang-ganjing kekhawatiran akan kepala daerah yang koruptif sudah disampaikan sejak awal oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Saat pemilihan kepala daerah, ICW bahkan merilis ada setidaknya 138 calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

Hasil penelusuran menemukan sedikitnya 138 kandidat dalam Pilkada 2024 diduga terkait kasus korupsi. Jumlah tersebut tersebar dari calon Gubernur & Wakil Gubernur, Walikota & Wakil Walikota, serta Bupati & Wakil Bupati. 

Para kandidat yang terkait kasus korupsi meliputi tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, terlapor, dan yang disebut dalam persidangan.