Pramono Anung: Kepala Daerah Patuh pada Pemerintah Pusat

DEPOK - Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung menanggapi perihal wacana retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah selama dua bulan. Menurutnya seorang kepala daerah tunduk taat patuh kepada apa yang disiapkan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.

"Jadi yang pertama sebagai kepala daerah, tunduk taat patuh kepada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Karena Undang-Undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata, kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan jadi saya hafal dan tahu banget bahwa yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat," kata Pramono di Makara Art Center Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat pada Sabtu (11/1/2025).

Sehingga, sambungnya, apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya seyogyanya semua kepala dari mengikutinya dengan baik.

Tunggu Jadwal Pelantikan

Pramono mengatakan dirinya bersama Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Rano Karno alias Bang Doel juga masih menunggu jadwal pelantikan yang masih debat tebel di internal pemerintah pusat. Sebab, ada sejumlah wilayah di Indonesia yang menjalani sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya kalau retreat kan terserah pemerintah pusat dalam hal ini apa yang dipersiapkan, mengenai pelantikan sendiri kan masih debat tebel di dalam internal pemerintah, sehingga kami menunggu bagi kepala kepala daerah yang tidak ada gugatan di MK ya kami menunggu saja," ucapnya.

Lebih lanjut, Mantan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) era Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) itu menilai retreat bagus untuk mengawali sebuah pemerintahan di daerah.

"Ya untuk mengawali pemerintahan tentunya bagus ya, karena ini semangat kebersamaan, intinya kan itu ya," ungkapnya.