Pemprov Jakarta Gandeng BPK, Gubernur Pramono Ingin Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel 

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta akan memperkuat manajemen pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Pramono didampingi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali, menghadiri acara penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta Semester II Tahun 2024 di Gedung BPK, Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2025). Dalam acara tersebut, turut digelar serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan DKI Jakarta.

"Akan menjadi lebih baik jika segala sesuatunya dapat dengan mudah diakses dan diperiksa oleh publik. Sebab, saat ini kita berada di era keterbukaan," kata Pramono.

Pramono menginstruksikan seluruh perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja dengan hati demi meningkatkan kinerja secara transparan, terbuka, dan akuntabel.

Di bawah kepemimpinannya, Ia menargetkan Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan hasil pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"DKI Jakarta telah memperoleh opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut. Mudah-mudahan kami bisa meraihnya kembali. Kami secara terbuka akan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Jakarta. Kami berharap transparansi menjadi kata kunci dalam upaya perbaikan di Jakarta," ucapnya.