MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri menyoroti praktik pemberangkatan jamaah haji menggunakan visa non-haji yang dilakukan oleh oknum biro travel. Abidin menegaskan, bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan membahayakan keselamatan jamaah.
Legislator PDI Perjuangan itu pun meminta Kementerian Agama (Kemenag), untuk menindak tegas travel yang terbukti melanggar. Ia mendesak sanksi pencabutan izin operasional travel.
"Kami meminta Kemenag menindak tegas travel yang terbukti melanggar, termasuk pencabutan izin operasional. Jangan biarkan jamaah menjadi korban," tegas Abidin dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).
Abidin pun mengimbau masyarakat agar lebih waspada, dan memeriksa keabsahan biro perjalanan melalui situs resmi Kementerian Agama. Kepada korban penipuan, ia mendorong agar segera melapor ke kepolisian.
"Jangan diam. Laporkan dengan membawa dokumen perjalanan, bukti pembayaran, dan bukti komunikasi dengan travel agar pelaku bisa diproses hukum," ucap Abidin.
Adapun, pada tahun 2025 sebanyak 221.000 jamaah dijadwalkan akan menunaikan ibadah haji, terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus.
Untuk itu, Abidin menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, mulai dari penyediaan makanan bercita rasa Nusantara, fasilitas ramah lansia, hingga pelatihan manasik haji intensif.
Hal ini penting untuk mengantisipasi cuaca ekstrem di Arab Saudi yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celsius.
"Kami juga mendorong pengawasan ketat terhadap maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines agar tidak ada keterlambatan yang mengganggu jadwal jamaah," tutur Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX tersebut.
Sementara itu, anggota komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Selly Gantina menambahkan, DPR akan melakukan pengawasan secara menyeluruh. Bahkan, DPR disebut membagi pengawasan ke dalam beberapa tahap, dari sebelum keberangkatan, masa pelaksanaan di Mekah dan Madinah, hingga pasca kepulangan.
“Kami turun langsung ke lapangan, termasuk ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Fokus kami bukan hanya fasilitas, tapi agar ibadah jemaah tidak terganggu oleh persoalan teknis,” ungkap Selly.
Selly menyampaikan harapannya agar catatan evaluasi tahun 2024, termasuk kasus delay transportasi yang membuat jemaah gagal menjalankan Arbain di Madinah, tidak terulang. Dengan menggandeng delapan perusahaan (syarikah) layanan, meningkat dari dua tahun lalu, Kemenag diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
Sementara itu terkait rencana pembangunan ‘kampung haji’ di Arab Saudi, Selly menyebutnya sebagai langkah strategis dalam menekan biaya haji. Namun, ia mengakui masih ada kendala regulasi yang menghambat BPKH untuk melakukan investasi langsung di Saudi.
"Kami berharap kerja sama jangka panjang seperti kontrak maktab atau hotel 5-10 tahun bisa terwujud. Ini akan berdampak signifikan pada efisiensi biaya, terutama karena nilai tukar dolar dan real Saudi selalu fluktuatif," jelasnya.
Sementara terkait biaya haji 2025 yang mengalami penurunan sebesar Rp 4 juta dan menjadi Rp 89 juta, Selly mengingatkan beban biaya masih tinggi, terutama dari komponen penerbangan. Ia pun menyoroti perbedaan biaya antar-embarkasi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan.
"Komponen penerbangan dibayar penuh oleh jamaah, dan biaya antar-embarkasi bisa berbeda jauh. Ini masih jadi pekerjaan rumah kita bersama,” terang Selly.
Selly juga menegaskan, pentingnya lobi-lobi diplomatik dengan otoritas Arab Saudi untuk urusan tenda dan lokasi masyair saat puncak haji. Menurutnya, komitmen untuk Haji yang Aman, Nyaman, dan Mabrur dengan berbagai tantangan dan upaya perbaikan harus terus dilakukan.
"Komitmen Pemerintah sangat penting agar pelayanan tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi benar-benar prima. Kami ingin memastikan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang, khusyuk, dan kembali ke Tanah Air sebagai haji mabrur,” pungkasnya.
(Awaludin)