KPK Periksa Eks Bupati Madina dan 7 Saksi Terkait Korupsi Proyek Jalan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan orang saksi, salah satunya mantan Bupati Mandailing Natal (Madina), Muhammad Jafar Sukhairi Nasution. Mereka diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik tengah mendalami proyek-proyek yang dikerjakan tersangka Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG.

"Penyidik mendalami terkait dengan proyek-proyek yang dikerjakan tersangka KIR, khususnya di wilayah Madina," kata Budi, Rabu (16/7/2025).

Budi juga mengonfirmasi sejumlah temuan hasil sitaan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Salah satu penggeledahan dilakukan di kediaman tersangka KIR dan kantor Dinas PUPR Madina. 

"Sehingga hal ini mengonfirmasi apa yang kami sampaikan di awal bahwa kegiatan tangkap tangan ini menjadi titik awal untuk KPK kemudian mengembangkan, menelusuri, terkait dengan proyek-proyek lainnya yang ada di wilayah Sumatera Utara," sambungnya.

Selain mantan bupati, tujuh saksi lainnya yang diperiksa adalah, Elpi Yanti Sari Harahap, Plt. Kadis PUPR Mandailing Natal; Natalina, Pokja PUPR Mandailing Natal; Isabella, pengurus rumah tangga. 
Kemudian, Taufik Lubis, Komisaris PT Dalihan Natolu; Mariam, Bendahara PT Dalihan Natolu; Maskuddin Henri, Direktur dan pemegang saham PT Rona Na Mora; Seri Agustina Melind, Wakil Direktur PT Dalihan Natolu. 

Pemeriksaan terhadap mereka dilakukan di Kantor BPKP Medan.

Sebagai informasi, KPK menggelar OTT terhadap tujuh orang di Mandailing Natal, Sumut, pada Kamis, 26 Juni 2025 malam. KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

Salah satu tersangka merupakan Kepala Dinas PUPR Sumut, yakni Topan Ginting. Sementara empat tersangka lainnya yakni, Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen.

Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut; Akhirun Efendi Siregar (KIR), Direktur Utama PT DNG; M. Rayhan Dulasmi (RAY), Direktur PT RN.

(Arief Setyadi )