Pengamat: Indonesia Harus Dukung Langkah Inggris dan Prancis Akui Palestina

JAKARTA - Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan bahwa pemerintahannya sedang dalam proses untuk mengikuti langkah Prancis dalam mengakui Palestina sebagai negara berdaulat secara resmi. 

Prancis dan Inggris dijadwalkan akan mengumumkan pengakuan resminya terhadap Negara Palestina dalam Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, berpendapat, langkah yang diambil oleh PM Inggris serta Presiden Macron patut diberi apresiasi. 

"Presiden Prabowo perlu mengapresiasi langkah Inggris dan Prancis tersebut," kata Syahganda, Kamis (31/7/2025).

Kata dia, dengan tekanan geopolitik yang terus meningkat, demi penyelesaian konflik peperangan di Gaza, pengakuan Prancis dan Inggris terhadap kedaulatan Palestina adalah langkah yang tepat dalam mewujudkan solusi dua negara secara damai.

Tekanan terhadap kebijakan pengakuan kedaulatan Palestina oleh Inggris dan Prancis juga berdatangan dari dalam dan luar negeri, terutama dari Israel. Israel mengutuk keras kebijakan tersebut, menilai bahwa pengakuan terhadap Negara Palestina merupakan langkah yang justru memberi legitimasi kepada kelompok-kelompok teroris yang dianggap mengancam publik Israel.

Namun dalam beberapa kesempatan, PM Keir Starmer dan Presiden Macron menjelaskan bahwa langkah untuk mengakui kedaulatan Palestina diambil demi memberikan solusi terhadap pentingnya penghentian kekerasan, perlindungan terhadap warga sipil, serta memberi akses dukungan kemanusiaan yang aman bagi warga Palestina, terutama di Gaza.

“Kebijakan yang diambil Prancis dan Inggris mencerminkan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan berpihak pada hak asasi manusia rakyat Palestina yang selama ini dilanggar oleh Israel. Klaim Israel yang menyebut bahwa pengakuan terhadap kedaulatan Palestina adalah bentuk dukungan terhadap kelompok teroris tidak berdasar dan menyesatkan. Pengakuan ini justru merupakan upaya mendorong solusi damai dan keadilan bagi rakyat Palestina,” ujar Syahganda.

Sejak pecahnya peperangan antara Gaza dan Israel pada Oktober 2023, Israel berulang kali melancarkan serangan militer yang mengakibatkan ribuan korban jiwa dari pihak sipil Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak. Berbagai lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Human Rights Watch, telah mengeluarkan laporan yang menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga sipil Palestina.

Sejumlah negara anggota Uni Eropa hingga kini masih belum memberikan pengakuan resmi terhadap kedaulatan Negara Palestina, meskipun secara politik mendukung solusi dua negara. Meski demikian, tekanan dari masyarakat sipil, parlemen, dan perkembangan geopolitik terbaru — termasuk langkah Prancis dan potensi dukungan Inggris — semakin memperkuat desakan terhadap negara-negara tersebut untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka dalam mendukung keadilan dan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

Kebijakan luar negeri Indonesia secara konsisten menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai salah satu prioritas utama dalam politik luar negerinya. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat merupakan langkah moral dan politik yang sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan.

“Oleh sebab itu, rencana pengakuan dari Prancis dan Inggris terhadap kedaulatan Palestina dapat menjadi angin segar untuk mewujudkan perdamaian bagi saudara-saudara kita di Palestina — khususnya warga Gaza yang selama ini terus mengalami pembantaian oleh Israel. Ini juga membuka peluang bagi negara-negara Eropa lainnya untuk mengikuti langkah Inggris dan Prancis dalam mengakui kedaulatan Palestina,” pungkasnya.
 

(Awaludin)