Tindak Lanjut Pidato Presiden, BP Taskin Percepat Program MBG di Daerah Miskin dan 3T

JAKARTA – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T).

Hal ini tindak lanjut dari pidato kenegaraan RUU APBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, percepatan program MBG melalui pembangunan 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 3T.

"Pasca-arahan Bapak Presiden, BP Taskin siap mempercepat pelaksanaan program strategis ini dengan metodologi yang telah kami kembangkan secara cermat,” ujar Budiman, dikutip, Minggu (17/8/2025).

“Kami akan memfokuskan 1.000 titik SPPG pada kantong-kantong kemiskinan dan daerah 3T untuk memastikan dampak optimal bagi anak-anak yang paling membutuhkan,"sambungnya.

Pihaknya saat ini telah mengembangkan metode penentuan lokasi SPPG yang menggabungkan tiga indikator utama, yakni tingkat kemiskinan kabupaten/kota berdasarkan data BPS 2024.

"Metodologi kami menggunakan pendekatan berbasis permintaan (demand-based) dengan menghitung proporsi siswa di setiap wilayah terhadap total nasional,”ujarnya.

“Kami telah mengidentifikasi 264 kabupaten/kota sebagai kantong kemiskinan, dengan 115 di antaranya memenuhi seluruh kriteria prioritas," sambung Budiman.

BP Taskin mengintegrasikan program MBG dengan strategi pengentasan kemiskinan nasional yang lebih luas, menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui intervensi gizi pada usia sekolah.

Menurutnya, program ini bukan sekadar pemberian makanan, tetapi investasi strategis dalam pembangunan SDM Indonesia.

“Dengan targeting berbasis data dan monitoring real-time, kami optimis dapat mencapai dampak optimal dalam mengurangi stunting dan meningkatkan prestasi akademik anak-anak di daerah tertinggal," tandasnya.

BP Taskin menjalin koordinasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leading sector pelaksanaan program.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri berperan vital dalam memastikan sinkronisasi dengan pemerintah daerah di seluruh target lokasi, memfasilitasi koordinasi lintas wilayah, penguatan kapasitas pemda, dan integrasi program MBG dengan agenda pembangunan daerah untuk memastikan sustainability dan efektivitas implementasi di tingkat regional.

BP Taskin akan terus melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian metodologi berdasarkan kondisi lapangan untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan program MBG ke depan.

(Fahmi Firdaus )