Komdigi Akan Panggil Tiktok-Meta Bahas Maraknya Penyebaran Konten DFK

JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo bakal memanggil platform TikTok hingga Meta atas mudahnya penyebaran konten provokatif. Pemanggilan ini menyusul konten provokatif yang diduga memicu kerusuhan demo di depan Gedung DPR RI.

Angga Raka menyebutkan, sejauh ini pihaknya sudah memanggil Kepala TikTok Asia Pasifik untuk membahas masalah tersebut. "Saya pribadi, tadi sama Pak Dirjen juga, saya hubungi. Yang pertama, saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi," kata Angga Raka dikutip Rabu (27/8/2025).

Angga Raka menambahkan, untuk platform X belum berkomunikasi lantaran tidak memiliki kantor di Indonesia. "Yang belum adalah karena platform X tidak ada kantor. Dan ini kita juga harus sampaikan ke publik bahwa X itu tidak punya kantor di Indonesia," ujarnya.

"Ini yang kita dorong kepada platform. Harusnya dengan sistem mereka, mereka juga sudah bisa lihat, oh ini by AI, oh ini enggak benar, oh ini palsu. Harusnya sudah bisa langsung by sistem mereka udah langsung di-take down," ungkapnya.

Angga menegaskan, penurunan konten alias takedown bukan bermaksud untuk membungkam dan menghalangi kebebasan berekspresi. Masyarakat tetap bisa menyampaikan aspirasi dan pendapat dalam koridor yang lebih baik usai mampu mendapatkan informasi yang lebih utuh.

"Di-take down dalam hal ini tolong digarisbawahi ya. Bukan kita mau membungkam atau menghalangi kebebasan berekspresi. Tapi di dalam koridor yang baik, bukan hal yang untuk anarkis, bukan membawa, menggiring sebuah ke gerakan-gerakan yang sebenarnya enggak ada kan di lapangan," imbuh dia.

Angga menuturkan, filterisasi konten justru bertujuan untuk melindungi masyarakat dan seluruh bangsa. Pasalnya, ia tidak memungkiri, fenomena DFK pada akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi. Sebuah aspirasi, kata dia, bisa menjadi bias lantaran produksi konten serupa.

"Dan akhirnya korbannya mohon maaf masyarakat sendiri. Ini yang negara hadir, dan kita juga minta masyarakat dan teman-teman juga bantu untuk menjelaskan ke publik," tutur dia.

Ia meminta platform turut bertanggung jawab terhadap konten serupa. Jika hendak beroperasi di Indonesia, maka patuhi aturan-aturan yang berlaku.

(Arief Setyadi )