DPR Panen 6.297 Pengaduan Warga, Masalah Hukum Paling Banyak

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna khusus memperingati HUT ke-80 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Dalam laporannya, Puan mengungkapkan DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan 16 undang-undang, serta menerima 6.297 aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dari jumlah itu, persoalan hukum menjadi masalah yang paling banyak dilaporkan.

“Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi, DPR hanya pelaksana amanat itu,” kata Puan.

Ia menekankan, kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti hanya pada prosedur, melainkan diwujudkan lewat kerja nyata yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Puan merinci, selain menghasilkan 16 UU, DPR saat ini juga tengah membahas 10 RUU di tingkat I. Pada fungsi anggaran, DPR bersama pemerintah telah melaksanakan pembahasan hingga pertanggungjawaban APBN.

Dalam fungsi pengawasan, DPR membentuk tim-tim pengawas dan menggelar rapat kerja maupun kunjungan ke daerah. Sepanjang tahun sidang, DPR tercatat menyelenggarakan 282 rapat kerja, 259 rapat dengar pendapat, 196 rapat dengar pendapat umum, dan 560 kunjungan kerja.

Adapun ribuan aspirasi masyarakat yang diterima DPR, sebagian besar terkait bidang hukum, pertanahan, aparatur negara, reforma agraria, serta urusan koperasi dan agama.

Puan juga menyinggung peran diplomasi parlemen yang dijalankan DPR, mulai dari isu perubahan iklim, perdagangan digital, hingga dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

“Semua upaya DPR RI masih membutuhkan perhatian dan pengawalan dari kita semua agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat,” pungkasnya.

(Awaludin)