Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!

JAKARTA – Keterbukaan dalam kinerja dan kebijakan pemimpin kini dipandang sebagai kebutuhan, bukan lagi pilihan bagi partai yang ingin menjaga legitimasi di mata rakyat. Oleh karena itu, transparansi politik menjadi isu penting di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap partai-partai.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan perayaan Hari Lahir ke-11 Partai Perindo di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (2/11/2025).

Rakernas tahun ini bertema Energi Baru Indonesia, Pemimpin Berintegritas, Kebijakan Berkualitas, Rakyat Naik Kelas.

Angela menyatakan, bahwa partai politik harus siap diawasi publik dalam setiap kebijakan dan kinerjanya. Ia menegaskan perlunya politik akuntabel dan transparan di Indonesia. “Transparansi adalah standar minimum politik yang sehat,” ujar Angela.

Lebih lanjut dia menambahkan, bahwa politik akuntabel tidak bisa dilepaskan dari budaya partai yang terbuka terhadap kritik dan evaluasi publik.

Menurutnya, hanya dengan cara itu partai dapat membangun kepercayaan jangka panjang.“Karena politik yang meminta kepercayaan rakyat harus siap diperiksa oleh rakyat,” jelasnya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan prinsip transparansi, Angela mengumumkan peluncuran laporan publik kinerja anggota DPRD Partai Perindo di seluruh Indonesia sebagai langkah konkret penerapan politik akuntabel.

Menurut Angela, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik kepada rakyat dan menjadi pondasi bagi Perindo untuk menegakkan kepercayaan publik terhadap dunia politik. Angela menjelaskan bahwa komitmen terhadap transparansi menjadi bagian dari empat agenda besar Rakernas 2025.

“Untuk pertama kalinya, Perindo meluncurkan laporan publik kinerja DPRD Perindo di seluruh Indonesia. Apa yang sudah dicapai kita sampaikan, apa yang perlu diperbaiki kita akui dan kita perbaiki,” katanya.

Ketua Majelis Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, menyampaikan pandangan senada. Ia menegaskan bahwa partai politik adalah wadah tertinggi pelayanan publik jika dijalankan dengan benar. “Partai politik didirikan untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani diri kita,” ujar Hary.