“Peran kita adalah memastikan mandat dan sumber daya selaras dengan kenyataan di lapangan, bukan pola yang dipaksakan dari jauh,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Dalam aspek pembangunan perdamaian atau peacebuilding, Puan menekankan bahwa inklusi harus dibangun sejak awal. Komunitas lokal, perempuan, dan pemuda disebut harus membantu merancang, mengimplementasikan, dan meninjau program-program pembangunan perdamaian.
“Hal ini dapat memperkuat legitimasi dan mengurangi risiko krisis yang berulang,” tegas Puan.
Selain itu, Puan menilai rancangan pendanaan juga penting, termasuk penganggaran jangka panjang dan inklusif sebagai investasi dalam ketahanan, yang memungkinkan lembaga-lembaga untuk menahan guncangan.
“Upaya-upaya ini harus berlabuh pada keutamaan sistem multilateral dan penghormatan terhadap hukum internasional,” ucapnya.