MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Ini Kata Pakar Hukum

“Selama penugasan anggota Polri di kementerian atau lembaga dilakukan sesuai Undang-Undang ASN, dalam koridor peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, dan dikoordinasikan dengan Kemenpan-RB, maka itu tidak menimbulkan persoalan,” tuturnya.

Putusan MK, menurutnya tidak mengubah secara kedudukan hukum terkait penugasan anggota Polri di luar institusinya. Sehingga penugasan anggota Polri ke berbagai instansi pemerintah masih memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan.

“Dengan putusan MK yang baru, posisi Polri tetap sah untuk memberikan penugasan anggota di luar struktur Polri, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ASN dan manajemen pegawai negeri sipil,” ujarnya.

(Arief Setyadi )