“Asta Cita menuntut negara hadir tidak hanya saat terjadi pelanggaran, tetapi juga dalam memastikan pengelolaan lahan yang tertib, berkeadilan, dan berorientasi jangka panjang,” ungkapnya.
Di samping itu, Rajiv mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan pemanfaatan lahan di kawasan rawan, serta pencegahan di tingkat daerah dan penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah serta masyarakat.
“Penegakan hukum harus menjadi pintu masuk untuk pembenahan tata kelola lahan. Semangat Asta Cita menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan tanpa mengorbankan lingkungan dan kepentingan petani,” pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )