Greenland, rumah bagi sekitar 57.000 orang, telah memiliki pemerintahan sendiri yang luas sejak 1979, meskipun pertahanan dan kebijakan luar negeri tetap berada di tangan Denmark. Meskipun sebagian besar penduduk Greenland mendukung kemerdekaan dari Denmark di masa depan, jajak pendapat menunjukkan penentangan yang sangat besar terhadap bergabung dengan AS.
Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menggambarkan penunjukan Landry sebagai "sangat mengecewakan" dan memperingatkan Washington untuk menghormati kedaulatan Denmark.
"Selama kita memiliki kerajaan yang terdiri dari Denmark, Kepulauan Faroe, dan Greenland, kita tidak dapat menerima tindakan yang merusak integritas teritorial kita," kata Rasmussen kepada stasiun televisi Denmark, TV2.
Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, mengatakan wilayah tersebut bersedia bekerja sama dengan AS dan negara-negara lain, tetapi hanya atas dasar saling menghormati.
"Penunjukan utusan khusus tidak mengubah apa pun bagi kami. Kami menentukan masa depan kami sendiri. Greenland milik rakyat Greenland, dan integritas teritorial harus dihormati," ujarnya sebagaimana dilansir BBC.
Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa Uni Eropa berdiri dalam "solidaritas penuh dengan Denmark dan rakyat Greenland".
Melalui media sosial, Presiden AS mengatakan Landry memahami betapa "pentingnya Greenland bagi keamanan nasional kita" dan akan memajukan kepentingan AS. Sementara Landry, yang baru ditunjuk, mengatakan bahwa ia akan membantu pulau itu menjadi bagian dari AS.