Biaya Pilkada Mahal, Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

JAKARTA - Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap usulan agar kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal itu disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono. Ia menyebut pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun di tingkat gubernur," kata Sugiono, Senin (29/12/2025).

Partai Gerindra, kata dia, menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa lebih efisien dibandingkan dengan mekanisme yang selama ini diterapkan. Efisiensi tersebut terlihat dari proses dan waktu penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, anggaran, hingga ongkos politik sampai pemilihan terlaksana.

Ia menyinggung bahwa pada 2015 lalu, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir mencapai Rp7 triliun. Nominal tersebut terus mengalami kenaikan yang signifikan. Sementara pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada mencapai lebih dari Rp37 triliun.

"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, seperti upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," ujarnya.

Begitu pula dengan ongkos politik yang dibutuhkan calon kepala daerah selama ini. Biaya tersebut dinilai cenderung mahal dan kerap menjadi hambatan bagi sosok yang kompeten untuk maju sebagai kepala daerah.

"Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, angkanya prohibitif, mahal. Ini yang harus kita evaluasi. Kita harus mencari cara agar orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara bisa maju tanpa dihalang-halangi oleh biaya kampanye yang luar biasa," tuturnya.

"Dari sisi efisiensi, baik proses, mekanisme, maupun anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD," lanjutnya.

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD, menurut Sugiono, tidak menghilangkan esensi demokrasi karena calon tetap dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan wakil rakyat hasil pemilihan umum. Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai dapat diawasi masyarakat secara lebih ketat.

"Kalau kita melihat akuntabilitasnya, itu cenderung lebih kuat. Jika partai politik ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu mereka harus mengikuti kehendak konstituennya," ucap Menteri Luar Negeri tersebut.

Selain itu, pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga dinilai dapat mengurangi potensi polarisasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Sugiono menyatakan Partai Gerindra mendukung agar rencana ini dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen.

Masyarakat, kata dia, tetap harus memiliki akses untuk mengawal aspirasi yang disalurkan melalui perwakilannya di lembaga legislatif.

"Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup," pungkasnya.

(Awaludin)