Demo di DPR dan Kemnaker, Ini Tuntutan Para Buruh

“Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat saja masih berani mengingkari janji politik, memanipulasi opini publik, dan menetapkan upah murah. Apalagi jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka gubernur dan bupati/wali kota hanya akan tunduk pada kepentingan elite politik dan pemilik modal, bukan pada rakyat,” terangnya.

Ia menambahkan, model pilkada melalui DPRD juga dinilai memperbesar potensi politik uang serta membuka ruang lobi pengusaha untuk melahirkan peraturan daerah yang merugikan buruh, seperti pelemahan perlindungan kerja, legitimasi outsourcing, dan kebijakan pro-modal lainnya. Partai Buruh menegaskan bahwa mahalnya biaya pilkada bukan terletak pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada praktik politik uang.

“Sebagai solusi, Partai Buruh menawarkan perbaikan sistem pemilu, termasuk transparansi rekapitulasi suara TPS melalui sistem digital yang dapat diakses seluruh partai politik, sehingga biaya saksi dapat ditekan tanpa mengorbankan demokrasi,” katanya.

(Arief Setyadi )