Gubernur Sumbar Dorong Perbaikan Sungai Jadi Prioritas Pascabencana

JAKARTA – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta penanganan pascabencana banjir dan longsor di wilayahnya difokuskan pada perbaikan sungai dari hulu hingga hilir. Hal ini dinilai penting mengingat prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi hingga Februari mendatang.

“Seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Infrastruktur tadi, memang harus dibenahi dari hulu sampai hilir. Dan ini kami harapkan menjadi prioritas,” kata Mahyeldi dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (15/1/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan prakiraan BMKG, curah hujan di Sumbar meski sempat melandai pada Februari, namun diperkirakan kembali meningkat pada Maret dan bulan-bulan berikutnya.

“Dari BMKG, curah hujan pada Februari ini tetap ada walaupun melandai. Tapi nanti bulan Maret dan seterusnya itu akan tinggi lagi,” ujarnya.

Mahyeldi mengkhawatirkan, jika perbaikan alur sungai tidak segera dilakukan, luapan air berpotensi kembali memicu banjir. Oleh karena itu, ia meminta dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam penyediaan peralatan berat untuk normalisasi sungai.

“Oleh sebab itu, dukungan peralatan kami harapkan bisa lebih maksimal dalam dua bulan ini, sehingga alur sungai sudah terbentuk. Dengan begitu, ketika curah hujan tinggi, air tidak melebar ke kiri dan kanan,” jelasnya.

Selain itu, Mahyeldi juga menyoroti adanya perbedaan data jumlah rumah rusak antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berdasarkan pendataan Pemerintah Provinsi Sumbar, jumlah rumah dengan kategori rusak berat mencapai 5.077 unit.

“Rusak berat dari data kami itu ada 5.077 rumah. Tadi disampaikan ada 2.000, kemarin dari Kementerian Perumahan juga 2.000. Maka dari data terakhir kami, jumlahnya 5.077,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Mahyeldi turut menyampaikan harapan agar anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Sumbar tidak mengalami pemotongan. Ia menyinggung kebijakan TKD di Provinsi Aceh yang telah dipastikan tidak dipotong.

“Harapan kami, dukungan dana dari pusat, yang pertama adalah dana TKD kami ini perlu dikembalikan. Karena kalau tidak dikembalikan, seperti saran Bapak tadi, pekerjaan-pekerjaan kecil harus kami tangani sendiri, sementara dana kami sangat terbatas,” pungkasnya.

(Awaludin)