Kepala Badan Pertahanan Siber AS Bocorkan Dokumen Sensitif ke ChatGPT

JAKARTA – Pelaksana tugas direktur badan pertahanan siber Amerika Serikat (AS) telah mengunggah beberapa dokumen pemerintah yang sensitif ke versi publik ChatGPT pada musim panas lalu, demikian dilaporkan Politico. Insiden ini memicu peringatan keamanan otomatis dan penilaian kerusakan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), menurut investigasi media tersebut.

Madhu Gottumukkala, kepala sementara Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA), menggunakan pengecualian khusus yang ia minta untuk mengakses ChatGPT—yang diblokir bagi karyawan DHS lainnya—untuk memasukkan dokumen kontrak yang ditandai “Hanya untuk Penggunaan Resmi”. Materi tersebut, meskipun tidak diklasifikasikan, dianggap sensitif dan tidak untuk dirilis ke publik.

Empat pejabat DHS yang mengetahui insiden tersebut mengatakan bahwa sensor keamanan siber di CISA menandai unggahan itu pada awal Agustus, yang kemudian mendorong tinjauan internal dipimpin DHS untuk menilai potensi kerugian.

Hingga kini belum jelas apa kesimpulan dari tinjauan tersebut.

Insiden ini penting karena unggahan ke ChatGPT publik dibagikan dengan pengembang OpenAI, yang berpotensi mengekspos informasi pemerintah kepada basis pengguna platform tersebut. Sebaliknya, perangkat AI DHS yang disetujui dikonfigurasi untuk mencegah data keluar dari jaringan federal.

Dalam sebuah pernyataan yang dilansir RT, Direktur Urusan Publik CISA, Marci McCarthy, mengatakan bahwa Gottumukkala “diberi izin untuk menggunakan ChatGPT dengan kontrol DHS yang berlaku” dan bahwa penggunaannya “bersifat jangka pendek dan terbatas.”

Gottumukkala telah memimpin CISA sebagai pelaksana tugas sejak Mei, sementara calon direktur tetap, Sean Plankey, belum dikonfirmasi.

Insiden ChatGPT ini adalah yang terbaru dalam serangkaian kontroversi keamanan dan kepemimpinan Gottumukkala selama masa jabatannya yang singkat. Pada Juli lalu, ia dilaporkan gagal dalam tes poligraf kontraintelijen yang diwajibkan untuk mengakses intelijen sangat sensitif.

Dalam kesaksian di Kongres pekan lalu, Gottumukkala menolak mengakui kegagalan tes tersebut, dan mengatakan kepada Anggota Kongres Bennie Thompson (D-Mississippi) bahwa ia tidak “menerima premis dari karakterisasi tersebut.”

Kelalaian keamanan ini terjadi ketika pemerintahan Presiden Donald Trump secara agresif mempromosikan adopsi AI di seluruh pemerintahan federal. Bulan lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membatasi regulasi AI tingkat negara bagian, dengan alasan bahwa lanskap hukum yang terfragmentasi dapat menghambat daya saing AS melawan China.

Sementara itu, Pentagon telah meluncurkan strategi “AI-pertama” untuk mempercepat penggunaan kecerdasan buatan di bidang militer, dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengumumkan rencana untuk mengintegrasikan model AI terkemuka, termasuk Grok milik Elon Musk, ke dalam jaringan pertahanan.

(Rahman Asmardika)