Hasil Survei Indikator Ungkap Kejagung Jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik. Hal ini berdasarkan hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia. 

Berdasarkan survei nasional periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa ini mencapai angka tertinggi dalam dua tahun terakhir, mencapai 80 persen. 

Angka ini melampaui lembaga hukum lainnya seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi, memaparkan capaian ini berkat capaian Kejagung dalam menangani kasus-kasus korupsi besar yang menyita perhatian publik.

Dalam rilis bertajuk "Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga terhadap Lembaga-Lembaga Negara", Kejagung mencatatkan akumulasi tingkat kepercayaan yang sangat signifikan. Adapun angkanya mencapai 80%.

“Kepercayaan publik, sebanyak 74% responden menyatakan cukup percaya dan 6% menyatakan sangat percaya,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara virtual, Minggu (28/2/2026). 

Angka ini menempatkan Kejagung di posisi teratas di antara lembaga hukum lainnya. Posisi Kejagung diikuti Mahkamah Konstitusi (75,0%), Pengadilan (74,4%), KPK (71,8%), dan Polri (65,5%).

Capaian 80% ini menjadi rekor tertinggi Kejaksaan dalam dua tahun terakhir. Terakhir kali angka kepercayaan di level 80-an persen pada pertengahan tahun 2024. Kemudian tingkat kepercayaan sempat fluktuatif di angka 70-75% pada periode 2025.

Kepercayaan ini selaras dengan persepsi publik terhadap kondisi penegakan hukum secara umum. Data survei menunjukkan, sebanyak 38,6% publik menilai kondisi penegakan hukum saat ini dalam kondisi baik. Sebanyak 3,1% menilainya sangat baik.

Salah satu yang mendorong kepercayaan ini adalah saat Kejagung menunjukkan transparansi hasil kerja. Kejagung menunjukkan tumpukan uang hasil penindakan korupsi senilai Rp6,6 triliun kepada negara melalui Presiden mendapat dukungan. 

"Mayoritas publik, yakni sebesar 70,7% (gabungan setuju dan sangat setuju), mengapresiasi langkah Kejaksaan yang menunjukkan tumpukan uang sitaan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata kepada masyarakat," ujar Burhanuddin Muhtadi.

Survei ini dilakukan dengan melibatkan 1.220 responden melalui metode multistage random sampling di seluruh Indonesia, dengan margin of error sebesar ±2,9%.

(Erha Aprili Ramadhoni)