DHAKA - Partai oposisi Bangladesh Nationalist Party (BNP) memenangkan pemilihan parlemen Bangladesh dengan kemenangan telak pada Jumat (13/2/2026). Kemenangan BNP ini menempatkan partai itu kembali ke tampuk kekuasaan setelah dua dekade, serta memposisikan pemimpinnya, Tarique Rahman, untuk menjadi perdana menteri baru menggantikan pemerintahan interim saat ini.
Rahman, putra mantan perdana menteri Khaleda Zia dan mantan Presiden Ziaur Rahman yang terbunuh, menghadapi tantangan besar dalam memulihkan stabilitas politik, menghidupkan kembali kepercayaan investor, dan membangun kembali industri-industri utama — termasuk sektor garmen — setelah kekacauan berkepanjangan yang mengikuti runtuhnya pemerintahan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada 2024.
Pemerintahan sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel Muhammad Yunus telah berkuasa sejak saat itu.
Hasil ini dipandang sebagai kunci bagi negara berpenduduk 175 juta jiwa setelah berbulan-bulan kerusuhan anti-Hasina yang mematikan, mengganggu kehidupan sehari-hari dan industri, termasuk manufaktur garmen. Bangladesh adalah pengekspor pakaian terbesar kedua di dunia.
Penghitungan resmi dalam pemilu yang dianggap sebagai pemilu kompetitif pertama di Asia Selatan dalam beberapa tahun terakhir memberikan BNP dan sekutunya setidaknya 212 dari 299 kursi yang diperebutkan, kata Komisi Pemilihan Umum.
Oposisi Jamaat-e-Islami dan sekutunya memenangkan 77 kursi di Jatiya Sangsad, atau Dewan Bangsa. Hasil untuk dua kursi lainnya belum diumumkan.
Partai Warga Negara Nasional (NCP), yang dipimpin oleh aktivis muda yang memainkan peran kunci dalam menggulingkan Hasina dan merupakan bagian dari aliansi yang dipimpin Jamaat, hanya memenangkan enam dari 30 kursi yang diperebutkan. Hal ini menyoroti kesulitan mengubah momentum protes menjadi dukungan elektoral.
Rahman, 60 tahun, belum memberikan komentar menyusul kemenangan BNP. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan dari kendaraannya kepada para jurnalis yang berkumpul di luar rumahnya di Dhaka saat berangkat ke masjid, seperti ditunjukkan dalam rekaman televisi.
BNP meminta masyarakat untuk menahan diri dari perayaan besar dan sebagai gantinya melakukan salat khusus pada hari Jumat.
"Meskipun menang ... dengan selisih suara yang besar, tidak akan ada pawai atau demonstrasi perayaan yang diselenggarakan," kata partai tersebut dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters.
Dalam manifestonya, BNP berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, melindungi rumah tangga berpenghasilan rendah dan marginal, serta memastikan harga yang adil bagi petani.
Jamaat-e-Islami mengakui kekalahan pada Kamis (12/2/2026) malam setelah tren menjadi jelas. Namun, dalam sebuah pernyataan pada Jumat mereka mengatakan "tidak puas" dengan proses tersebut dan meminta para pengikutnya untuk tetap bersabar.
Partai tersebut memenangkan jumlah kursi tertinggi sepanjang sejarahnya di Parlemen, yaitu 70 kursi, setelah mengikuti pemilihan untuk pertama kalinya sejak dilarang pada 2013 setelah pendaftarannya dibatalkan. Larangan tersebut dicabut setelah penggulingan Hasina.
Kemenangan BNP melampaui kemenangan terakhirnya pada 2001, ketika mereka meraih 193 kursi. Liga Awami pimpinan Hasina, yang memerintah selama 15 tahun dan dilarang ikut serta dalam pemilihan kali ini, memperoleh jumlah lebih besar yaitu 230 kursi pada 2008.
Menurut Komisi Pemilihan Umum, tingkat partisipasi dalam pemilihan hari Kamis mencapai hampir 60 persen dari pemilih terdaftar, jauh di atas 42 persen pada pemilihan terakhir 2024.
Pemilihan tersebut menampilkan jumlah partai yang memecahkan rekor, lebih dari 50 partai, dan lebih dari 2.000 kandidat, banyak di antaranya adalah kandidat independen.
Komisi Pemilihan juga mengatakan sekitar 48 juta pemilih memilih "Ya" sementara sekitar 23 juta mengatakan "Tidak" dalam referendum tentang reformasi konstitusional yang diadakan bersamaan dengan pemilihan, meskipun belum ada pernyataan resmi tentang hasilnya.
Perubahan tersebut mencakup batasan dua periode untuk perdana menteri, independensi peradilan yang lebih kuat, serta representasi perempuan. Reformasi juga menyediakan pemerintahan sementara yang netral selama periode pemilihan dan membentuk majelis kedua dari parlemen yang beranggotakan 300 kursi.
(Rahman Asmardika)