Mendagri Dorong Daerah di Sumut Salurkan Bantuan ke Aceh Lewat Skema Hibah

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tetap menerima dana transfer ke daerah (TKD), meski tidak terdampak signifikan oleh bencana.

Dalam upaya mempercepat penanganan dampak bencana di Aceh, ia mendorong pemerintah daerah yang relatif tidak terdampak untuk menyalurkan sebagian anggaran tersebut melalui mekanisme hibah antar daerah.

Tito menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi secara daring dengan delapan pemerintah daerah di Sumut. Dari hasil koordinasi tersebut, hanya sebagian kecil wilayah yang terdampak, sementara lainnya tidak mengalami dampak langsung, namun tetap memperoleh tambahan anggaran.

"Saya mengimbau kepada daerah yang terdampak ringan atau tidak terdampak, tetapi menerima dana tambahan, agar dapat menunjukkan solidaritas kemanusiaan," ujar Tito saat Raker bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). 

Ia mencontohkan beberapa daerah dengan alokasi anggaran cukup besar, seperti Kota Medan yang menerima sekitar Rp565 miliar dan Deli Serdang sekitar Rp493 miliar. Menurutnya, sebagian dana tersebut dapat dialokasikan untuk membantu wilayah di Aceh yang mengalami kerusakan lebih berat.

Selain itu, daerah seperti Simalungun, Asahan, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, hingga Pematangsiantar juga dinilai memiliki ruang untuk berkontribusi. Bantuan tersebut diharapkan dapat disalurkan ke wilayah terdampak seperti Aceh Utara, Gayo Lues, dan Bener Meriah.

Tito menambahkan, komunikasi dengan pemerintah daerah terkait telah dilakukan, dan pada prinsipnya mereka menyatakan kesediaan untuk menyalurkan bantuan melalui mekanisme hibah.

“Kami sudah berkomunikasi dan mereka tidak keberatan. Proses selanjutnya akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.

Menurut Tito, langkah ini merupakan bentuk gotong royong antar daerah dalam menghadapi situasi bencana. Pemerintah pusat pun berharap dukungan berbagai pihak agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

“Ini semata-mata untuk kemanusiaan, agar penanganan dampak bencana bisa lebih cepat dan efektif,” pungkasnya.

(Awaludin)