Soroti Pertemuan Prabowo-Putin dan Sjafrie Sjamsoeddin-Menhan AS, ISDS: Manuver Ciamik nan Berisiko

Enda berpandangan, AS punya kepentingan untuk punya pangkalan di RI. Hal ini terus ditekankan AS dalam berbagai perundingan tarif dengan Indonesia di era Trump. 

Ia menegaskan, keberadaan Pangkalan AS tidak sesuai dengan prinsip bebas aktif Indonesia, dan melanggar konstitusi dan kedaulatan negara, mengancam pertahanan nasional, serta berpotensi menyeret Indonesia ke dalam konflik geopolitik internasional. 

"Kita melihat dalam perang Iran di mana pangkalan-pangkalan AS di berbagai negara timur tengah justru jadi sasaran serangan. Kita tidak ingin Indonesia menjadi  battle ground, atau arena pertempuran," ucapnya.

Dalam konteks inil, beredar berita Amerika tidak perlu minta izin saat memasukai wilayah udara Indonesia perlu diperhatikan. Walaupun pihak Kemhan RI mengatakan, hal ini baru sampai Letter of Intent, Indonesia perlu menegaskan politik bebas aktifnya juga harus diakomodir AS. 

"Pasalnya, kalau Indonesia memberikan ruang atau akses untuk AS, berarti Indonesia juga harus memberikan ruang dan akses yang setara untuk negara lain termasuk Rusia dan China. Hal ini yang tidak diinginkan AS dan tentu Indonesia juga," jelas Edna. 

Sinyal yang sama juga harus disampaikan pada Rusia yang sudah lama mengincar Biak di Papua untuk stasiun luar angkasa. "Dalam kerja sama itu Rusia dan sekutunya tidak boleh punya pangkalan atau alat strategis yang permanen di Biak. Sangat wajar kalau AS dan sekutunya khawatir dengan kehadiran Rusia di Biak karena posisi itu sangat strategis untuk mengamati aset  AS dan Australia di Pasifik," katanya. 

Terkait manuver Prabowo dan Sjafrie ini, ia menjelaskan, tentu akan mengnudang prasangkan dari negara tetangga dan negara besar lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengomunikasikan dengan ASEAN dengan komprehensif. Komunikasi ini harus jadi prioritas dari sisi waktu. Setelah itu, Indonesia perlu segera membuka ruang-ruang kerja sama dengan China lebih luas. Tidak saja secara ekonomi tetapi juga dari sisi pertahanan dan militer. 

"Terakhir, lepas dari manuver ciamik ini, diharapkan pengambilan keputusan di Indonesia tidak bersifat hanya top-down tetapi juga mendengarkan pendapat para birokrasi yang profesional terutama di Kemlu dan Kemhan serta instansi lain yang terkait seperti TNI," ucapnya. 

(Erha Aprili Ramadhoni)