Peradilan Militer Dianggap Keras dan Hukumannya Sangat Berat, Ternyata Ini Alasannya

JAKARTA - Peradilan militer sering dipersepsikan sebagai lembaga hukum yang keras, bahkan dianggap kejam. Persepsi ini muncul karena adanya ancaman hukuman berat seperti penjara seumur hidup hingga hukuman mati dalam berbagai putusannya.

Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting mengatakan, militer dirancang untuk bekerja dalam situasi ekstrem, situasi hidup dan mati, perang dan krisis, di mana kesalahan kecil dapat berujung pada kehancuran besar.

“Hukum militer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan negara,” ujar Selamat saat diskusi publik bertajuk "Mengapa Peradilan Militer Itu Kejam?”, di Jakarta, dikutip, Jumat (24/4/2026).

Berbeda dengan masyarakat sipil, militer menuntut kepastian dan ketepatan absolut. Seorang prajurit, sejak awal, pada dasarnya telah terikat pada “kontrak mati” sebuah konsekuensi bahwa tugas yang dijalankan tidak mengenal kompromi dalam kondisi tertentu.

“Fondasi utama militer adalah disiplin dan rantai komando. Dalam sistem ini, perintah atasan bukan sekadar instruksi, melainkan elemen strategis yang menentukan keberhasilan operasi,’’ ujarnya.

“Jika perintah dapat ditawar, diabaikan, atau dilanggar tanpa konsekuensi tegas, maka yang runtuh bukan hanya disiplin individu, tetapi seluruh sistem pertahanan negara,” lanjutnya.

Menurutnya, dalam situasi tempur, keterlambatan sekecil apa pun dapat menggagalkan strategi, membahayakan pasukan, bahkan mengancam kedaulatan negara.

Oleh karena itu, hukum militer dibangun di atas prinsip-prinsip yang cenderung absolut tanpa ruang toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi sistemik.

“Beratnya hukuman dalam peradilan militer sering kali menjadi sorotan. Namun, jika dilihat dari konteks operasionalnya, hal ini memiliki dasar rasional,” ujarnya.