Pidato Prabowo di DPR Dinilai Tegaskan Arah Kembali pada Konstitusi

“Kalau pemerintah ingin APBN benar-benar menjadi alat perjuangan, maka dibutuhkan instrumen eksekusi yang konkret. Reformasi penerimaan negara harus lebih tajam, pengawasan ekspor komoditas harus lebih ketat, integrasi data lintas lembaga harus diperbaiki, dan tata kelola bea cukai maupun perpajakan harus dibenahi sampai ke level implementasi. Tanpa itu, diagnosis Presiden akan benar, tetapi kapasitas fiskal negara tetap sempit,” ujar Sudarto.

Pidato Presiden Prabowo menunjukkan upaya menyeimbangkan disiplin fiskal dengan agenda pembangunan, sekaligus menegaskan keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan pertumbuhan, tetapi juga oleh kemampuan negara memperkuat penerimaan dan tata kelola kekayaan nasional.

“Langkah Presiden ini bukanlah suatu pertaruhan, melainkan perjuangan akan nasib rakyat yang lebih baik. Presiden tengah memperjuangkan agar kekayaan yang diterima oleh negara meningkat melalui tata kelola sumber daya alam yang lebih tertib, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional," ujarnya.

"Apabila kebocoran dapat ditekan, maka penerimaan negara akan semakin kuat dan ke depannya dapat terdistribusi dengan baik kepada rakyat melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan desa, serta penciptaan lapangan kerja. Namun, usaha ini tidak akan dapat berjalan tanpa dukungan penuh dari rakyat itu sendiri. Oleh karenanya, kita harus bahu-membahu mendukung langkah Presiden demi kesejahteraan bersama,” katanya.

(Arief Setyadi )