KPK Periksa Anggota DPRD Rejang Lebong Terkait Kasus Bupati

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Rejang Lebong, Anton Doriska pada Senin (25/5/2026). Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif, Muhammad Fikri Thobari. 

"Dalam perkara Rejang Lebong, saksi ADO sudah tiba di gedung KPK Merah Putih," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Menurutnya, yang bersangkutan tiba sejak pukul 09.04 WIB dang tengah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Lembaga Antirasuah. 

Kendati demikian, Budi belum mengungkap apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan yang bersangkutan. 

Sebelumnya, KPK mengumumkan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (MFT) sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Rejang Lebong 2025-2026. Penetapan ini usai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (9/3/2026). 

1) Muhammad Fikri Thobari (MFT) selaku Bupati Rejang Lebong 2025-2030;

2) Hendri (HEN) selaku Wakil Bupati Rejang Lebong 2025-2030;

3) Hary Eko Purnomo (HEP) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP);

4) Irsyad Satria Budiman (IRS) selaku pihak swasta dari PT Statika Mitra Sarana (SMS);

5)  Edi Manggala (EDM) selaku pihak swasta dari CV Manggala Utama (MU);

6) Youki Yusdiantoro (YK) selaku pihak swasta dari CV Alpagker Abadi (AA);

7) Rendy Novian (REN) selaku ASN di Dinas PUPRPKP

8) Santri Ghozali (SAG) selaku ASN di Dinas PUPRPKP;

9)  B. Daditama (BDA) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati.

Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan beberapa orang diantaranya sebagai tersangka. 

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima (5) orang sebagai tersangka, yaitu MFT, HEP, IRS, EDM, dan YK," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Rabu (11/3/2026). 

Sebagai penerima, Fikri Thobari dan Hary Eko disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau 12 B UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1/2023 tentang KUHP.

Sementara itu sebagai pemberi, Irsyad, Youki, dan Edi Manggala disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 605 ayat (1) atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1/2023 tentang KUHP jo. UU No. 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.

(Awaludin)