"Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar, dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar US dollar," tuturnya.
"Kemudian belanja-belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier effect, pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki," katanya.
Di samping itu, Hasto menilai berbagai persoalan yang muncul saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut sistem hukum, politik, dan demokrasi.
Menurutnya, masyarakat pada akhirnya akan menuntut penjelasan terkait berbagai kebijakan yang pernah diambil selama pemerintahan sebelumnya.
"Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi itu pasti nanti rakyat akan bertanya," pungkasnya.
(Arief Setyadi )