Sri Gusni: Pergantian Pimpinan BGN Harus Menjadi Titik Balik Perbaikan Program MBG

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Seiring pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto, Partai Perindo menilai momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola, keamanan pangan, dan pemerataan layanan guna menjawab berbagai tantangan pelaksanaan program di lapangan.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo sekaligus Kepala Unit Pelayanan Masyarakat (Kesehatan Masyarakat, Sosial, dan Kebencanaan) DPP Partai Perindo, Sri Gusni Febriasari menegaskan pergantian pimpinan harus dimaknai lebih dari sekadar pergantian personel.

"Pergantian kepemimpinan harus menjadi momentum penguatan sistem. Masyarakat menunggu peningkatan kualitas layanan, pengawasan yang lebih kuat, keamanan pangan yang lebih terjamin, serta tata kelola yang semakin transparan. Kepemimpinan baru BGN harus menjawab kebutuhan itu secara konkret, bukan hanya dengan janji, tapi dengan sistem yang terukur dan transparan," ujar Sri Gusni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/5/2026).

“Anak-anak di Papua, NTT, Maluku, Aceh, dan berbagai wilayah terpencil lainnya berhak mendapatkan kualitas layanan yang sama. Jangan sampai mereka justru menjadi kelompok yang paling sulit menikmati manfaat program ini,” tegas Sri Gusni.

Transparansi Anggaran dan Manfaat Ekonomi Rakyat Jadi Prioritas

Sri Gusni menilai kepemimpinan baru BGN perlu memprioritaskan transparansi pengelolaan anggaran, penguatan keamanan pangan, serta pelibatan ahli gizi dalam seluruh tahapan program. Menurut dia, keterbukaan pengelolaan program menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik.

“Transparansi adalah fondasi kepercayaan rakyat. Semakin terbuka sebuah program, semakin kuat legitimasi dan dukungan publik terhadap program tersebut,” katanya. 

Dia juga menekankan pentingnya penguatan keamanan pangan. Setiap makanan yang disalurkan melalui MBG wajib melewati prosedur quality control yang jelas, dan setiap dapur MBG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebelum beroperasi. Sri Gusni menambahkan, ahli gizi perlu dilibatkan sejak penyusunan menu hingga evaluasi dampak program karena kebutuhan gizi masyarakat berbeda di setiap daerah.

Selain meningkatkan kesehatan masyarakat, MBG dinilai memiliki potensi besar menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM dalam rantai pasok pangan nnasional

“Semangat ekonomi kerakyatan yang diperjuangkan Perindo sejalan dengan upaya memastikan setiap program pemerintah menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Karena itu, kami berharap kepemimpinan baru BGN dapat memperkuat dua tujuan sekaligus, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperbesar manfaat ekonomi bagi rakyat,” ujarnya.

Sri Gusni menegaskan, Partai Perindo akan terus mengawal implementasi MBG secara konstruktif agar program berjalan aman, sehat, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurut dia, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan masyarakat serta manfaat ekonomi yang dirasakan rakyat secara berkelanjutan.

(Awaludin)