DPR Tekankan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dongkrak Lapangan Kerja hingga UMKM

Evita menilai perdebatan tersebut seharusnya tidak diposisikan sebagai benturan antara aspek ekonomi dan keamanan, melainkan sebagai upaya mencari keseimbangan keduanya.

“Saya menghormati pandangan Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengingatkan agar kebijakan bebas visa dikaji secara hati-hati. Namun, menurut saya evaluasi kebijakan ini tidak boleh hanya didasarkan pada hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya visa atau pengalaman kebijakan tahun 2016,” katanya.

Ia menambahkan kebijakan bebas visa perlu dilihat dari perspektif manfaat ekonomi yang lebih luas. Meski negara berpotensi kehilangan PNBP dari biaya visa, menurutnya hal itu dapat tertutupi oleh dampak ekonomi yang lebih besar jika wisatawan yang datang memiliki kualitas belanja yang tinggi.

“Memang benar, apabila suatu negara diberikan fasilitas bebas visa, negara kehilangan potensi PNBP dari pembayaran visa,” imbuhnya.

Namun di sisi lain, apabila kebijakan tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, maka perputaran ekonomi yang dihasilkan dapat jauh lebih besar daripada PNBP yang hilang. Evita menilai perluasan BVK dapat menjadi pendorong utama meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi.