Ini Penjelasan Hakim Kabulkan Eksepsi Dokter Tifa

"Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama subsider dan dakwaan alternatif kedua subsider telah menentukan dua pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam dua rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas antara lain azas lex mitior dan lex posterior derogat," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Majelis hakim menegaskan bahwa KUHP Nasional saat itu telah berlaku ketika perkara ini dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga tidak seharusnya JPU untuk ragu dalam menentukan pasal yang didakwakan.

"Menimbang bahwa memperhatikan pada tanggal dakwaan dan waktu pelimpahan a quo ke Pengadilan adalah jauh telah berlakunya KUHP nasional ,maka Penuntut umum seyogyanya mampu menilai keberlakuan pasal yang ia tuduhkan dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 KUHP nasional dan pasal 618 kuhp Nasional," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )