MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar H.P. Sitorus, dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan pemberian yang dilakukan pihak swasta kepada oknum pegawai DJBC.
"Pemeriksaan terhadap saksi dari sisi swasta, Saudara IS, didalami berkaitan dengan dugaan pemberian yang dilakukan oleh pihak swasta kepada oknum-oknum di Ditjen Bea dan Cukai," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (6/8/2026).
Selain Iskandar, Budi mengatakan penyidik juga memeriksa ASN Ditjen Bea dan Cukai, Umar Khayam. Kepada Umar, KPK mendalami mekanisme importasi barang, termasuk dugaan penerimaan yang dilakukan oleh pegawai DJBC.
"Satu saksi dari unsur ASN pada Ditjen Bea dan Cukai didalami terkait dengan mekanisme importasi barang yang kemudian diduga ada penerimaan yang dilakukan oleh oknum pada Ditjen Bea dan Cukai," lanjut Budi.
Budi menjelaskan, keterangan dari kedua saksi diperlukan untuk mengonfirmasi informasi yang sebelumnya telah diperoleh penyidik dari saksi lain. Pendalaman itu, kata dia, berkaitan dengan dugaan pengaturan jalur hijau dan jalur merah dalam proses importasi barang.
"Terkait dengan pengaturan jalur hijau dan jalur merah, karena ada dugaan praktik suap yang dilakukan oleh pihak importir atau pihak biro jasa (forwarder) kepada oknum-oknum di Ditjen Bea dan Cukai," tandasnya.
Sebagai informasi, perkara korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bermula dari pengungkapan kasus suap yang melibatkan perusahaan Blue Ray Cargo dan sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan enam tersangka, termasuk pemilik Blue Ray Cargo, John Field.
Dalam perkembangannya, KPK kembali mengusut perkara tersebut dengan menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru. KPK menyebut telah menetapkan tersangka dalam pengembangan kasus itu, namun identitasnya belum diungkap ke publik.
(Rahman Asmardika)