DPD Tekankan Otsus Papua Harus Hadirkan Keadilan dan Kesejahteraan

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai meminta pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Otsus tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Papua.

Yorrys menyampaikan hal tersebut merespons penegasan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengenai komitmen DPD RI mengawal pelaksanaan Otsus Papua dalam pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).

“Saya sependapat bahwa Otsus Papua harus kita kawal bersama. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa besar anggaran yang diberikan, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta perlindungan terhadap masyarakat adat,” ujar Yorrys di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Pembangunan tidak boleh menghilangkan identitas masyarakat Papua. Masyarakat adat harus dilibatkan dan menjadi bagian utama dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya,” katanya.

Ia juga mendorong pengelolaan dana Otsus dilakukan secara tepat sasaran dan transparan. Dengan demikian, anggaran yang dikucurkan dapat diterjemahkan menjadi pelayanan publik, pembangunan manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Yorrys, pembangunan Papua juga harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan keamanan dan kemanusiaan. Berbagai proyek pembangunan dan proyek strategis nasional perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang arif dan dialogis serta melibatkan masyarakat setempat.

“Papua tidak bisa hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Ada persoalan keamanan, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pelayanan dasar yang harus ditangani secara bersamaan. Kita ingin pembangunan menjadi jalan keluar, bukan menambah persoalan baru,” ujarnya.

Yorrys menilai DPD RI memiliki posisi strategis untuk memastikan suara masyarakat Papua masuk dalam kebijakan nasional. Aspirasi daerah, menurutnya, harus dikonsolidasikan dan ditindaklanjuti melalui kerja kelembagaan, termasuk melalui Panitia Khusus (Pansus) Papua.

“Pansus Papua harus menjadi ruang untuk mendengar langsung masyarakat, melihat persoalan di lapangan, dan menghasilkan rekomendasi yang konkret. Kita tidak boleh hanya mengidentifikasi masalah, tetapi harus mencari jalan keluarnya,” ujarnya.

Yorrys menegaskan pesan Ketua DPD RI dalam Sidang Bersama harus diterjemahkan menjadi komitmen bersama untuk memperkuat Otsus sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

“Jangan sampai Otsus hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam manfaat yang dirasakan rakyat. Keadilan untuk Papua adalah bagian dari keadilan Indonesia. Kita ingin membangun Papua bersama masyarakat Papua, untuk kesejahteraan masyarakat Papua, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )